Kali ini, tidak tampak kepanikan berlebihan dari para siswa dan orangtua siswa saat akan mengikuti UN di sekolahnya masing-masing. Pelaksanaan UN pun secara umum berjalan lancar, tanpa diwarnai insiden berarti.
Bila tahun-tahun sebelumnya, sejak beberapa hari hingga saat pelaksanaan UN beredar bocoran-bocoran jawaban. Bahkan di sejumlah tempat ditemukan kasus perjokian. Namun pada tahun ini, hingga hari keempat tidak ditemukan kasus-kasus menonjol.
Paling hanya keterlambatan atau kekurangan soal. Kalaupun sempat beredar bocoran soal baik melalui SMS, Facebook maupun Twitter, hal itu tidak dihiraukan para peserta karena tidak terbukti kebenarannya.
Lancarnya pelaksanaan UN, tidak terlepas dari perubahan sistem kelululusan siswa yang berbeda dari tahun lalu. Berdasarkan Peraturan Mendiknas No 45/2010 tentang Kriteria Kelulusan UN Tahun 2010/2011, kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah masing-masing melalui rapat dewan guru.
Kendati demikian, siswa tetap harus lulus ujian sekolah (US) dan UN. Nilai kelulusan tersebut merupakan gabungan 60% nilai UN dan 40% nilai US. Untuk nilai UN sendiri ditetapkan minimal rata-rata 5,5 dan tanpa ada nilai yang di bawah 4,0.
Sedangkan untuk meminimalisasi kecurangan, tahun ini pemerintah menerapkan sistem paket soal. Dalam satu wilayah, terdapat lima paket soal sehingga menyulitkan berbagai pihak untuk mendapatkan bocoran soal yang memang sangat dijaga kerahasiaannya.
Kepala Dinas Pendidkan (Disdik) Kota Bandung Oji Mahroji mengatakan, semua guru di sekolah-sekolah di Kota Bandung telah mempersiapkan diri menghadapi UN yang digelar April ini. Selain guru, kata Oji, para siswa pun telah mempersiapkan diri menghadapi UN.
"Dari kelas 1 hingga kelas 3, setiap sekolah sudah siap melaksanakan UN tahun ini," kata Oji beberapa waktu lalu.
Diberlakukannya sistem baru ini pun disambut baik Ketua Lembaga Advokasi Pedidikan (LAP) Kota Bandung Dan Satriana. Menurutnya, kebijakan yang tidak lagi menjadikan hasil UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa merupakan kemajuan besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Penentuan kelulusan UN oleh guru diharapkan bisa menjadi solusi adil bagi dunia pendidikan di Indonesia. “Karena sekolah dan guru lebih mengenal siswa mereka, tentunya hal ini akan berdampak baik bagi para siswa,” ungkap Dan.
Dan menilai, selama ini kelulusan siswa mulai dari SD, SMP, hingga SMA seolah-olah diveto oleh hasil UN yang hanya berlangsung beberapa hari. Sedangkan proses belajar siswa sebenarnya dilakukan selama tiga tahun.
“Dengan begitu, proses belajar mengajar memiliki pengaruh karena telah diberi ruang lebih untuk menentukan kesuksesan murid,” jelas Dan.
Sistem baru ini memang membuat para orangtua dan siswa serta sekolah lebih nyaman menghadapi UN. Mereka tidak lagi dihantui ketakutan tidak akan lulus. Apalagi pihak sekolah sejak awal dipastikan sudah mengetahui siapa saja siswanya yang memang layak lulus atau tidak lulus. Pihak sekolah pun terlepas dari tekanan dari pemerintah daerah setempat yang menargetkan kelulusan siswa didiknya hingga 100%.
Dengan tidak adanya ketakutan atau tekanan, kecurangan-kecurangan yang biasa dilakukan siswa, orangtua, bahkan guru pun hilang. Karena mereka cukup percaya diri bisa lulus dari ujian. Sistem baru itu pun tinggal menekankan kejujuran dari semua pihak yang berkepentingan baik siswa, orangtua, guru dan sekolah serta pemerintah sendiri.
Penilaian lancar UN tahun ini disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Abdul Apip saat meninjau pelaksanaan hari pertama UN di Bandung, Senin (18/4/2011). Sejauh ini, menurut Apip, pelaksanaan UN tahun ini tidak menemui kendala berarti.
"Untuk tahun ini saya nilai relatif lancar, dan tanpa kendala yang berarti dalam penyelenggaran UN tingkat SMA, MA dan SMK," ujar Apip kepada wartawan saat memantau UN di Kampus SMAN 8, Jalan Solontongan Kota Bandung, Senin (18/4/2011).
Ia menilai, kendala teknis memang masih terjadi setiap UN digelar tiap tahunnya. Namun menurutnya, hal tersebut masih dalam kategori wajar. "Itu masalah teknis saja karena dalam pengepakan soal ke amplop dan dus bisa saja tidak sesuai kenyataan di lapangan," ujarnya.
Apip juga menegaskan, tahun ini tidak terjadi kebocoran soal serta jawaban atau penyelewengan dalam pelaksanaan UN. Pasalnya, sistem penilaian untuk kelulusan pada tahun ini merupakan gabungan dari UN dan US, jadi penentuan kelulusannya ditetapkan pihak sekolah. Dengan demikian, siswa dan orangtua tidak tidak akan terlalu merisaukan nilai UN.
"Saya kira masyarakat saat ini sudah lebih pintar menilai, mana yang benar dan mana yang menjerumuskan. Karena hal ini menyangkut masa depan siswa peserta UN," ujar Apip.
Ketua Fortusis Kota Bandung Dwi Subawanto juga mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran pelaksanaan UN tahun ini, seperti jual beli soal.
"Sejak semalam, kami lakukan pengawasan dan berkeliling ke beberapa titik yang kami awasi di Kota Bandung. Namun, kami tidak menemukan seperti apa yang terjadi tahun lalu," kata Dwi saat dihubungi INILAH.COM, Senin (18/4/2011).
Ia menilai pengetatan pelaksanaan UN, termasuk pada proses distribusi naskah soal UN pada tahun ini sudah semakin baik dan diharapkan mempersempit peluang kecurangan.
"Kayaknya manajemen pengiriman soal dan pengawasannya semakin baik, sehingga kami berharap tak ada kecurangan saat UN tahun ini, khususnya di Kota Bandung," ujar Dwi.
Lancarnya pelaksaan UN sebagai dampak semakin baiknya sistem UN yang diterapkan pemerintah, tentu menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan Indonesia. Diharapkan dengan sistem UN yang baik, akan melahirkan tunas-tunas muda Indonesia yang lebih berkualitas.
Paling hanya keterlambatan atau kekurangan soal. Kalaupun sempat beredar bocoran soal baik melalui SMS, Facebook maupun Twitter, hal itu tidak dihiraukan para peserta karena tidak terbukti kebenarannya.
Lancarnya pelaksanaan UN, tidak terlepas dari perubahan sistem kelululusan siswa yang berbeda dari tahun lalu. Berdasarkan Peraturan Mendiknas No 45/2010 tentang Kriteria Kelulusan UN Tahun 2010/2011, kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah masing-masing melalui rapat dewan guru.
Kendati demikian, siswa tetap harus lulus ujian sekolah (US) dan UN. Nilai kelulusan tersebut merupakan gabungan 60% nilai UN dan 40% nilai US. Untuk nilai UN sendiri ditetapkan minimal rata-rata 5,5 dan tanpa ada nilai yang di bawah 4,0.
Sedangkan untuk meminimalisasi kecurangan, tahun ini pemerintah menerapkan sistem paket soal. Dalam satu wilayah, terdapat lima paket soal sehingga menyulitkan berbagai pihak untuk mendapatkan bocoran soal yang memang sangat dijaga kerahasiaannya.
Kepala Dinas Pendidkan (Disdik) Kota Bandung Oji Mahroji mengatakan, semua guru di sekolah-sekolah di Kota Bandung telah mempersiapkan diri menghadapi UN yang digelar April ini. Selain guru, kata Oji, para siswa pun telah mempersiapkan diri menghadapi UN.
"Dari kelas 1 hingga kelas 3, setiap sekolah sudah siap melaksanakan UN tahun ini," kata Oji beberapa waktu lalu.
Diberlakukannya sistem baru ini pun disambut baik Ketua Lembaga Advokasi Pedidikan (LAP) Kota Bandung Dan Satriana. Menurutnya, kebijakan yang tidak lagi menjadikan hasil UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa merupakan kemajuan besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Penentuan kelulusan UN oleh guru diharapkan bisa menjadi solusi adil bagi dunia pendidikan di Indonesia. “Karena sekolah dan guru lebih mengenal siswa mereka, tentunya hal ini akan berdampak baik bagi para siswa,” ungkap Dan.
Dan menilai, selama ini kelulusan siswa mulai dari SD, SMP, hingga SMA seolah-olah diveto oleh hasil UN yang hanya berlangsung beberapa hari. Sedangkan proses belajar siswa sebenarnya dilakukan selama tiga tahun.
“Dengan begitu, proses belajar mengajar memiliki pengaruh karena telah diberi ruang lebih untuk menentukan kesuksesan murid,” jelas Dan.
Sistem baru ini memang membuat para orangtua dan siswa serta sekolah lebih nyaman menghadapi UN. Mereka tidak lagi dihantui ketakutan tidak akan lulus. Apalagi pihak sekolah sejak awal dipastikan sudah mengetahui siapa saja siswanya yang memang layak lulus atau tidak lulus. Pihak sekolah pun terlepas dari tekanan dari pemerintah daerah setempat yang menargetkan kelulusan siswa didiknya hingga 100%.
Dengan tidak adanya ketakutan atau tekanan, kecurangan-kecurangan yang biasa dilakukan siswa, orangtua, bahkan guru pun hilang. Karena mereka cukup percaya diri bisa lulus dari ujian. Sistem baru itu pun tinggal menekankan kejujuran dari semua pihak yang berkepentingan baik siswa, orangtua, guru dan sekolah serta pemerintah sendiri.
Penilaian lancar UN tahun ini disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Abdul Apip saat meninjau pelaksanaan hari pertama UN di Bandung, Senin (18/4/2011). Sejauh ini, menurut Apip, pelaksanaan UN tahun ini tidak menemui kendala berarti.
"Untuk tahun ini saya nilai relatif lancar, dan tanpa kendala yang berarti dalam penyelenggaran UN tingkat SMA, MA dan SMK," ujar Apip kepada wartawan saat memantau UN di Kampus SMAN 8, Jalan Solontongan Kota Bandung, Senin (18/4/2011).
Ia menilai, kendala teknis memang masih terjadi setiap UN digelar tiap tahunnya. Namun menurutnya, hal tersebut masih dalam kategori wajar. "Itu masalah teknis saja karena dalam pengepakan soal ke amplop dan dus bisa saja tidak sesuai kenyataan di lapangan," ujarnya.
Apip juga menegaskan, tahun ini tidak terjadi kebocoran soal serta jawaban atau penyelewengan dalam pelaksanaan UN. Pasalnya, sistem penilaian untuk kelulusan pada tahun ini merupakan gabungan dari UN dan US, jadi penentuan kelulusannya ditetapkan pihak sekolah. Dengan demikian, siswa dan orangtua tidak tidak akan terlalu merisaukan nilai UN.
"Saya kira masyarakat saat ini sudah lebih pintar menilai, mana yang benar dan mana yang menjerumuskan. Karena hal ini menyangkut masa depan siswa peserta UN," ujar Apip.
Ketua Fortusis Kota Bandung Dwi Subawanto juga mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran pelaksanaan UN tahun ini, seperti jual beli soal.
"Sejak semalam, kami lakukan pengawasan dan berkeliling ke beberapa titik yang kami awasi di Kota Bandung. Namun, kami tidak menemukan seperti apa yang terjadi tahun lalu," kata Dwi saat dihubungi INILAH.COM, Senin (18/4/2011).
Ia menilai pengetatan pelaksanaan UN, termasuk pada proses distribusi naskah soal UN pada tahun ini sudah semakin baik dan diharapkan mempersempit peluang kecurangan.
"Kayaknya manajemen pengiriman soal dan pengawasannya semakin baik, sehingga kami berharap tak ada kecurangan saat UN tahun ini, khususnya di Kota Bandung," ujar Dwi.
Lancarnya pelaksaan UN sebagai dampak semakin baiknya sistem UN yang diterapkan pemerintah, tentu menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan Indonesia. Diharapkan dengan sistem UN yang baik, akan melahirkan tunas-tunas muda Indonesia yang lebih berkualitas.
